Setahun jelang Pilgub Bali 2013, rakyat benar-benar dibikin pusing oleh suasana pemerintahan yang dihantam dari segenap penjuru sehingga mengganggu ritme kerja pemerintah seperti yang dilansir oleh sebuah media cetak nasional baru-baru ini. Setiap terjadi kasus yang menyangkut kebijakan dibawa masuk dalam ranah politik dan menjadi polemik akibat ambisi politik yang terlalu ngebet serta tidak sabaran. Alhasil pemerintahan menjadi tidak nyaman dan eksekutif terganggu bekerja sehingga rakyat yang pertama akan dirugikan.
Berbagai kasus kebijakan (dari A sampai Z) terpublikasi sangat cepat, satu persatu dan bergantian tanpa menunggu jalan keluar kasus sebelumnya. Pihak eksekutif seakan terpecah belah, ketika Gubernur baru menjelaskan detail masalah malah Wagub sudah membuat keputusan. ”Kalau Gubernur ke barat, Wagub ke timur, rakyat rugi” Bahkan Pimpinan Legislatif ikut memanaskan situasi ditambah LSM yang cuap-cuap main protes seperti yang terjadi pada kasus hutan Mangrove belakangan ini. Untuk apa main keroyokan??
Alangkah bijak jika setiap kasus dibahas secara internal dulu, Gubernur, Wagub, Ketua DPR, bahkan Ketua DPRD dengan internal anggotanya untuk mendapatkan formula yang tepat dalam menjalankan kebijakan. Bukankah kita orang Bali yang tidak alergi untuk berkomunikasi dan duduk bersama dalam memecahkan masalah demi ajeg Bali.
Sebaliknya jika pembuat kebijakan dikeroyok habis-habisan dan kepentingan politik yang diutamakan maka setiap masalah tidak akan mendapatkan jalan keluar sesuai mekanisme aturan.
Rakyat Bali sangat berharap iklim pemerintahan kembali kondusif, semua pihak yang bersaing agar menahan diri sampai 2013 nanti. Silahkan perang nanti ketika masa jabatan habis. Mau bersaing Pilgub 2013, durusang, dan semua terserah masyarakat yang memilih. (pnd)