Kurikulum Pendidikan Harus Dirombak!!


(Denpasar, 5/10)

Kurikulum Nasional sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan di Indonesia dalam implementasinya belum menghasilkan anak-anak didik menurut criteria dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Perubahan perilaku sebagai indikator dasar suksesnya pendidikan belum tercapai dengan baik akibat eksplorasi habis-habisan dalam ranah kognitif semata dan mengesampingkan nilai-nilai luhur sebuah prilaku yang beradab. Sistem pendidikan saat ini hanya mencetak orang-orang pintar tanpa meletakkan pondasi moral dan budi pekerti dalam ”human attitude”. Faktanya, dibalik eforia dalam ”success story” dunia pendidikan Indonesia, siswa-siswanya bahkan mahasiswa sering terlibat tawuran dan kekerasan yang berujung korban jiwa.

Pihak manakah yang harus bertanggung jawab dalam situasi ini? Siswa, guru, kepala sekolah atau pemerintah, siapakah yang patut disalahkan?

Bercermin pada kondisi pendidikan di luar negeri, tidak pernah terjadi siswa-siswa sekolah yang tawuran dan terlibat kekerasan. Paling yang ada hanya unjuk rasa kaum buruh yang diwarnai dengan kekerasan yang masih dapat ditolerir. Hanya di Indonesia sajalah dan satu-satunya di dunia dimana kaum pelajar yang seharusnya mengedepankan intelektualitasnya dalam memecahkan masalah mesti memakai unsur-unsur kekerasan untuk memecahkan persoalan. Mereka bangga menjadi kelompok yang ditakuti.

Akar persoalan sebenarnya adalah pada akhlak dan moral dari peserta didik yang kurang tersentuh. Kurikulum Pendidikan Indonesia yang dikenal ”super padat” menyediakan sedikit ruang bagi pembinaan karakter siswa. Jumlah jam untuk pelajaran Agama dan PPKN sebagai pengganti budi pekerti dipangkas hingga menjadi masing-masing dua jam saja atau 15 persen dari keseluruhan alokasi waktu. Sedangkan porsi jam yang besar (85 persen) digunakan untuk penguasaan ilmu pengetahuan bagi siswa demi orientasi kerja dan persaingan dunia global.

Dibandingkan dengan kondisi mata pelajaran di sekolah-sekolah luar negeri, pihak sekolah tidak memaksakan siswa-siswinya untuk meramu semua bidang ilmu dan mata pelajaran yang ada, mereka diberikan hak untuk memilih bidang ilmu yang mereka sukai. Sistem pendidikan seperti itu jauh lebih baik. Siswa yang senang sains atau olahraga bisa memfokuskan dirinya untuk bergulat dalam bidang ilmu tersebut tanpa harus dibarengi dengan belajar ilmu sosial atau hal-hal yang tidak terkait secara langsung dengan sains sehingga output yang dihasilkan jauh lebih optimal.

Di sisi lain, kurikulum Indonesia yang begitu padat dengan muatan ilmu pengetahuan menyebabkan guru menjadi ”mesin pengajar” yang harus melaksanakan tugas secara sistematis, sesuai dengan urutan-urutan mekanis yang terdapat dalam petunjuk operasional pelaksanaan pembelajaran tanpa memiliki kesempatan melakukan inovasi dan pembaharuan yang maksimal bagi pendidikan karakter siswa. Guru terberangus oleh pembelajaran yang ”kejar waktu kejar target”. Siswa-siswi akan semakin dipusingkan dan tidak fokus terhadap hal-hal yang disukainya karena beban untuk menuntaskan semua mata pelajaran yang disajikan.

Disamping itu, kondisi guru saat ini terlalu disibukkan dengan kewajiban administrasi yang dibebankan sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru. Seyogyanya Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai komitmen bahwa guru tidak dipersulit dalam mendapatkan hak-haknya memperoleh sertifikasi. Volume kerja profesi guru yang terlampau padat baik di sekolah maupun dirumah tentu berdampak pada inkonsistensi profesionalisme dan pendidikan siswa menjadi terpuruk. Mustahil guru memiliki kesempatan dalam menyusun kurikulum sendiri walaupun diamanatkan dalam Pasal 38 UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 bahwa setiap satuan pendidikan dapat melakukan pengembangan kurikulum sesuai relevansinya.

Solusi terbaik dalam memperbaiki moral dan akhlak siswa saat ini adalah dengan merombak kurikulum pendidikan Indonesia. Struktur kurikulum yang padat harus dirampingkan sehingga tidak menyengsarakan anak didik. Tambah alokasi waktu bagi pelajaran yang khusus mengenai moral, budi pekerti dan akhlak mulia, dengan demikian muatan ilmu pengetahuan harus dikurangi sehingga tidak menambah beban jam pelajaran bagi siswa. Selain itu, sekolah harus menggalang kerjasama dengan orang tua siswa sehingga tercapai pengertian yang sama dalam membina karakter siswa.  (pnd)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s