Dalam iklim reformasi dan keterbukaan informasi publik, seyogyanya masyarakat bukan hanya mampu memperoleh informasi tentang pembangunan dan kemajuan daerahnya masing-masing namun juga berhak mendapatkan informasi seputar korupsi termasuk wajah-wajah para koruptornya baik di daerah maupun pusat. Sangat disayangkan jika masyarakat kecil pedesaan sampai tidak mengenali koruptor-koruptor perampok uang rakyat.
Berbagai kasus korupsi yang terjadi di republik ini menempatkan Indonesia pada posisi terpuruk dalam mewujudkan “Clean Government”. Praktek korupsi hampir terjadi di setiap sektor pembangunan dan sangat menghambat kemajuan yang diharapkan menyentuh semua lapisan masyarakat. Sangat ironis, di satu sisi rakyat bersusah payah membangun Negara ini dengan membayar pajak dan di sisi lain uang rakyat dirampok melalui praktek-praktek koruptif secara masif.
Korupsi demi korupsi tetap saja terjadi dan meningkat walaupun upaya pemerintah sangat gencar dalam memberantas korusi. Ibarat gunung es, kasus korupsi yang berhasil dibekuk dan yang diberitakan media massa hanyalah sebatas permukaan saja, sedangkan praktek yang lebih besar dan terorganisir masih terselubung di bawah permukaan. Apakah yang mampu menekan angka korupsi? Apakah sangsi pidana hukum kita tidak membuat jera para koruptor atau calon koruptor? Memang wacana hukuman mati bagi koruptor masih menjadi pro-kontra dalam berbagai perdebatan yang patut dicurigai melibatkan antek-antek koruptor karena tidak menghasilkan keputusan apapun dalam memperberat sangsi pidana bagi koruptor.
Hukum memang belum berpihak pada rakyat kecil, namun untuk membuat jera para koruptor salah satu jalan adalah dengan mempublikasikan foto wajah para terpidana koruptor demi rasa keadilan bagi wong cilik. Memang selama ini pemberitaan media massa memuat banyak pelaku korupsi, namun penayangannya terasa sangat singkat dan segera digantikan oleh kasus-kasus korupsi berikutnya karena memang tuntutan media massa dalam mengejar target berita. Faktanya tidak semua masyarakat mengenal pelaku korupsi bahkan bertetangga dengan koruptor-pun mereka tidak tahu.
Wajah koruptor baik tersangka, terdakwa maupun terpidana dan telah dijatuhi hukuman sebaiknya diumumkan bagi konsumsi publik dalam durasi waktu yang lebih lama dan secara lebih luas. Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat sedikit tidaknya terpenuhi walaupun sangsi hukum bagi perampok uang rakyat masih mengecewakan. (pnd)