Korupsi Di Republik Ini “Bak Bara Dalam Sekam”


(Denpasar, 29/9)

Korupsi sejatinya sulit untuk dihilangkan dari tatanan birokrasi Negara ini, karena telah menjadi kebutuhan bagi jiwa-jiwa koruptor dan membudaya hingga di level “grass root” (akar rumput). Melawan korupsi ibarat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Sumatra, kobaran api di permukaan padam namun di bawah tetap membara. Praktek-praktek korupsi tersusun sebagai mata rantai yang saling berhubungan mulai tingkat hulu sampai hilir, baik pusat maupun daerah, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Strategi pemberantasan korupsi yang menyasar koruptor tingkat tinggi tidak akan melemahkan praktek-praktek yang sama ke tingkat bawah dalam nominal kecil. Ibarat fenomena gunung es (iceberg), kuantitas koruptor ”cilik” mesti lebih banyak dibandingkan jumlah koruptor ”kakap”. Faktanya hal itu terjadi di lapangan, kendati masih terselubung dan terlindungi oleh sistem-sistem di tubuh birokrasi itu sendiri. Seyogyanya pengawasan dan penindakan koruptor dilakukan terpadu dan tuntas di setiap lini. Menindak koruptor di tingkat atas mesti dibarengi dengan membinasakan riak-riak kecil di tingkat bawah.

Dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara…” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”

Pasal 435 KUHP menyatakan bahwa korupsi berarti busuk, tidak bermoral, menyimpang, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan Korupsi dalam dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekenomian Negara.

Definisi Korupsidapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Bukan hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an dan terjadi di semua negara di dunia. Manusia sebagai subjek korupsi adalah manusiawi karena sifat-sifat dasar manusia adalah sebesar-besarnya pemenuhan materiil selama kesempatan itu tersedia dan kondusif. Namun ”hati” manusia masih bisa dibuat gentar baik melalui provokasi ganjaran hukum pidana maupun indoktrinasi spiritual keagamaan.

Gerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membasmi korupsi (red: seperti diberitakan media) awalnya cukup membuat merinding setiap calon koruptor. Namun selanjutnya hanya dianggap sebagai ”gertak sambal” bagi koruptor-koruptor kecil di daerah. Hal tersebut karena gebrakan KPK hanya sebatas koruptor tingkat hulu / atas dan tidak menyentuh tingkat hilir / bawah. Alhasil, praktek korupsi kelas menengah ke bawah di daerah tetap subur. Fakta di lapangan, jarang sekali terjadi penangkapan koruptor-koruptor daerah yang notabene masyarakat lebih banyak mengetahuinya. Setelah diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah, tingkat korupsi di daerah masih cukup tinggi. Kebocoran anggaran pembangunan bahkan mencapai 45-50 % setiap tahunnya (http://www.tempo.co). Jika secara kuantitas dijumlahkan mungkin saja nominalnya akan mendekati koruptor ”kakap”. Penindakan koruptor-koruptor daerah tentu lebih menjamin rasa keadilan masyarakat lokal.

KPK sebagai satu-satunya lembaga yang masih dipercaya masyarakat harus mengenbangkan sayapnya sampai ke pelosok daerah. Lembaga KPK mesti dibuat lebih besar, SDM harus ditambah dan KPK daerah wajib dibentuk. Setiap instansi ”gemuk”  sebaiknya diawasi oleh team-team KPK. Apalagi jika orang-orang KPK bisa ikut ngantor di setiap kantor pemerintah daerah. Dengan melihat kostum KPK saja mungkin mereka (red) sudah ketakutan.

Indoktrinasi keagamaan dan praktek-praktek spiritual sangat efektif menekan jiwa-jiwa koruptor. Sebagai contoh pada sebuah perusahaan lokal di Bali, membentuk karyawannya melalui kegiatan spiritual. Setiap karyawan yang direkrut harus mengikuti program pencerahan dan penyadaran ”cuci otak” melalui tapa dan meditasi. Suasana spiritual sangat kental dimana semua karyawan wajib melaksanakan doa bersama setiap hari untuk menjaga kesucian tempat kerja bahkan cenderung menjadi keramat. Alhasil, percaya tidak percaya, setiap kejahatan seperti korupsi cepat terbongkar. Kebobrokan karyawan dapat ditekan akibat ”seleksi alam”. Kegiatan indoktrinasi spiritual mesti dipaksakan dalam penerapannya, karena tanpa dipaksakan maka tidak akan menjadi terbiasa bagi karyawan.

Memang dalam implementasinya, sangat sulit menentukan ukuran waktu pencapaian hasil dalam metode-metode spiritualitas. Namun tidak ada salahnya jika menjadi sebuah acuan atau alternatif dalam menekan praktek-praktek korupsi yang terjadi di Republik tercinta ini. (pnd)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s