Gubernur Bali dan Bali Post, peturu Krama Bali, mangde adil ngiring je sareng-sareng pade ngidih pelih..


Terlepas dari siapa yang benar ataupun bersalah, perseteruan Gubernur Bali, Mangku Pastika dengan Balipost (Satria Naradha) adalah ibarat gambaran kian rapuhnya kerukunan orang Bali. Apalagi jika konflik itu terjadi pada para pemimpin Bali. Apa jadinya “gumi Bali” kedepan??

Sebulan terakhir ini, krama Bali yang entah seluruhnya faham atau tidak, sering mendengar dari berbagai media, perihal perseteruan yang tidak kunjung menemui jalan damai dan adil. Jika dilihat dari kacamata krama Bali yang awam, tentu akan selalu muncul pertanyaan “Ngudiang je peturu Bali pade mesiat?” atau “Ngudiang kone Pak Gubernur terus pelihange di koranne?”.

Pemberitaan buruk yang bertubi-tubi akan membangun pengarahan opini yang provokatif,  mirip dengan “Character Assassination”, walaupun dengan dalih pers untuk meng-ajegkan Bali dan sesuai dengan UU Pers. Akan jauh lebih berimbang dan bermakna jika informasi yang disuguhkan mengenai hal-hal semacam korupsi yang merugikan krama Bali, kolusi, ataupun informasi lain yang dapat mencerahkan, memupuk persaudaraan dan persatuan tanpa mencederai rasa keagaaman. Sehingga kita bisa bangga jadi Orang Bali!!

Pers adalah pengawal rasa keadilan bagi masyarakat. Pemerintahan yang adil di negara manapun di dunia tercermin dari kebebasan pers-nya. Tentu saja kebebasan pers yang bertanggung jawab dan sesuai kode etik pers. Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik, terdepan dalam mengamankan kebijakan untuk publik, pahlawan bagi kaum marhaen. Jika pers telah dinodai oleh kepentingan politik atau ikut  jadi tikus politik, maka menjadi tidak murni lagi perjuangan pers tersebut.

Jika dilihat dari makalah yang dibuat oleh I Gusti Putu Artha, yang berjudul “Gubernur Bali VS Bali Post : Perspektif Hukum dan Etika Pers”(khususnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) dan etika pers (khususnya Kode Etik Jurnalistik), secara implisit dimaksudkan bahwa sikap kritis pers (Balipost) kian terkikis. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dalam konteks masalah ini, Bali Post kurang mampu memahami logika hukum dan adat di Bali, bahwa desa adat tidak dapat dibubarkan oleh pihak manapun. Maka, menjadi amat ganjil pemberitaan pembubaran desa adat namun tidak berdasarkan fakta. Bali Post semestinya dengan cerdas  berpikir sebelum berita itu diturunkan, apa benar ada gubernur yang berani membubarkan desa adat? Apa latar belakangnya? Apa alasan-alasannya?

Begitu juga dalam perspektif etika pers dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik PWI, menurut I G.P.Artha, seharusnya berita yang menonjolkan pembubaran desa pakraman tidak patut disiarkan karena punya potensi menyinggung perasaan penganut agama Hindu di Bali. Pasalnya, desa adat di Bali adalah komunitas sosial yang menjadi wadah pelaksanaan tradisi dan agama Hindu. Lebih-lebih realitas seorang gubernur mengeluarkan statemen (pun jika benar) amat patut dipertimbangkan untuk tidak dimuat.

Berita Bali Post dimaksud dikategorikan berita yang menyesatkan dan memutarbalikkan fakta, karena persepsi publik yang terbentuk dengan membaca judul berita seolah-olah gubernur sungguh-sungguh hendak membubarkan semua desa adat. Padahal faktanya, secara teks dan konteks, adalah sikap seorang pemimpin masyarakat yang sedang menegur masyarakatnya untuk tidak terus konflik dan minta agar eksistensi dua desa adat dievaluasi. Terkesan berita ini juga mengedepankan sensasi berlebihan dengan menonjolkan judul semacam itu. Padahal dalam tubuh berita tidak ada penjelasan satu kalimatpun apa, bagaimana dan mengapa desa adat harus dibubarkan. Lagipula faktanya adalah, wartawan Bali Post tidak pernah meliput berita dimaksud dan meminta bahan dari pihak lain.

 Solusi Damai

Upaya mediasi telah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Kegagalan tersebut disebabkan masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Disamping itu, proses mediasi tersebut gagal karena keinginan Gubernur Mangku Pastika sebagai penggugat tidak menemukan perdamaian yang berkeadilan dari pihak Bali Post. Namun Gubernur Bali Mangku Pastika tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi perdamaian tersebut.

Jika dikutip solusi damai dari makalah IGP Artha sebagai referensi, dan jika kita sadar “peturu nak Bali”  maka :

Pertama, Bali Post hendaknya melaksanakan amanat pasal 11 Kode Etik Jurnalistik dengan mencabut secara sadar berita tersebut dan meminta maaf kepada publik bahwa wartawannya tidak pernah meliput kegiatan itu.

Kedua, Mangku Pastika menggunakan hak jawab terhadap berita harian Bali Post Pihak Bali Post agar memberikan kesempatan pemuatan hak jawab di halaman yang sama dengan porsi halaman yang sama sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Dewan Pers.

Ketiga, Mangku Pastika dengan berbesar hati mencabut seluruh gugatan  perdata dan mengurungkan melakukan gugatan pidana karena berpotensi membangkrutkan Bali Post dengan nilai gugatan sebesar Rp 150 milyar itu.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan perdamaian dan beritikad baik untuk menjadikan kasus ini pembelajaran politik dan hukum. Bangunlah Bali Dengan Damai…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s