Pendidikan Inklusi, bukan eksklusive..


Pendidikan untuk semua (education for all) adalah semangat yang didengungkan dalam pembangunan pendidikan dewasa ini. Pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan rasa keadilan dan tanpa diskriminasi baik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun anak normal (non ABK). Semua memperoleh perlakuan sama, tanpa ekslusivisme sepihak.

Sungguh beruntungnya manusia jika dilahirkan normal mempunyai indera pendengar, pelihat ataupun perasa. Mereka mudah memperoleh pendidikan tanpa dikucilkan karena berbeda dengan siswa normal lainnya.

Namun bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), langkah untuk mendapat pendidikan itu bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Pasalnya belum banyak sekolah inklusif bagi mereka yang mutu dan sarana pendidikannya memadai.

 

Pada awalnya, ABK hanya mencakup impairment, handicap, dan disability sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa, dan untuk anak normal pada sekolah-sekolah regular. Namun dewasa ini katagori ABK telah berkembang dalam pengertian yang lebih luas, yaitu anak yang mempunyai keterbatasan (impairment) penglihatan (tunanetra), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (autistic children), hiperaktif (attention deficit disorder with hyperactive), anak dengan kesulitan belajar (learning disability atau spesific learning disability), dan anak dengan kelainan perkembangan ganda (multihandicapped and developmentally disabled children). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus.

Dalam proses pendidikan yang terjadi, para penggiat pendidikan merasakan bahwa masih terjadi perbedaan antara pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal. Oleh karenanya maka berkembanglah model inklusi sebagai solusi untuk memecahkan perbedaan-perbedaan yang dirasakan.

Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Gavin Reid (2005: h.88), masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu.

Daniel P. Hallahan (2009:h.53), mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari.

Sementara itu, Sapon-Shevin (O’Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendiddikan inklusi menjadi trend model saat ini, dan sangat dibutuhkan bagi pendidikan ABK dalam situasi dimana masalah ABK termarjinalisasikan. Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tahun 2011, terdapat 356.192 ABK dan hanya 85.645 ABK yang mendapat layanan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), dan sekolah terpadu (KOMPAS.com). Jumlah ini bagaikan melihat puncak gunung es, masih banyak ABK lainnya yang tidak dapat menempuh pendidikan dasar sembilan tahun.

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari: (1). Model kurikulum regular, (2). Model kurikulum reguler dengan modifikasi, (3). Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI).

Gema pendidikan inklusi di Republik ini bukan hanya dari dalam negeri, namun dunia internasionalpun turut serta memberikan rangsangan, perhatian dan dukungan bagi terselenggaranya pendidikan inklusi. Salah satunya adalah HKI. Country Director Helen Keller Indonesia (HKI) Silvana Failace menjelaskan, HKI adalah organisasi internasional yang mempunyai misi untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, dan bekerja sejak 2003.

Terlepas dari hasil yang nantinya akan diperoleh, adalah patut diancungi jempol gebrakan-gebrakan yang dilakukan dalam memajukan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun dalam konsep Education For All, adalah akan lebih bijaksana jika upaya-upaya yang seimbang dalam memajukan pendidikan juga diberikan bagi anak-anak normal yang masih belum mengenyam pendidikan atau gagal melanjutkan pendidikan. Dalam pengertian bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa lebih banyak jumlahnya anak-anak normal yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Seyogyanya harus sama-sama diperhatikan baik pendidikan anak berkebutuhan khusus maupun juga anak-anak normal. Tanpa harus mengeksklusifkan salah satu terhadap yang lainnya.

Human Development Raport (HDR) dari Unitet Nation Development Programme (UNDP) menutup angka Human Development Index (HDI) Indonesia tahun 2010 di posisi 108/0.600 dari 169 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesiamasih terlalu memperihatinkan jika tidak mau dikatakan terbelakang.  Penurunan peringkat Indonesiadalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (Education for All) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya (KOMPAS.com). Jumlah anak Indonesia usia sekolah pada tahun 2010 yang terancam putus sekolah mencapai 13 juta yang terdiri dari usia tujuh sampai 15 tahun.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) merilis indeks pembangunan pendidikan (education development index) dalam EFA Global Monitoring Report 2011. Peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara (KOMPAS.com).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan delapan puluh persen dari jumlah anak putus sekolah, yaitu : pertama, karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah.

Kedua,di daerah pedalaman banyak sekolah yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Itu lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan, bergunung-gunung dan populasinya tersebar di sehingga pemerintah mengakui belum bisa menjamin pendidikan layaknya seperti di perkotaan di mana tiga kilometer pasti sudah ada fasilitas pendidikan. Ketiga ialah anak usia sekolah ini sudah diwajibkan kawin muda sehingga keterbatasan waktu untuk bersekolah makin tinggi.

Semestinya dunia pendidikan terbebas dari segala kepentingan-kepentingan, kecuali kepentingan untuk pemenuhan hak dasar manusia dalam memperoleh pendidikan yang layak, baik bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan juga anak-anak normal mendapat perlakuan yang sama dan adil. Pendidikan terhindar dari ketidakadilan akibat kecendrungan meng-eksklusifkan anak yang satu terhadap yang lain atau sistem yang satu dengan sistem yang lain tanpa alasan apapun dan kepentingan apapun dibalik itu.

***

Advertisements

2 thoughts on “Pendidikan Inklusi, bukan eksklusive..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s